Jakarta, Republiktimes.com -Delapan dari sembilan partai politik (parpol) di DPR menyatakan sikap menolak pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional tertutup. Sistem Proporsional Tertutup ini sempat diwacanakan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mut’i.
“Hal tersebut usulan Muhamadiyah sejak Pemilu 2014 dan telah sesuai dengan amanah Muktamar ke-48. Sebab, Muhammadiyah menilai sistem proporsional terbuka yang diterapkan saat ini mengandung sejumlah masalah,” ungkap Abdul Mut’i di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (03/01).
Delapan parpol, Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) minus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Kami tidak ingin demokrasi mundur! Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi” kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
Sebaliknya, sistem pemilu proporsional tertutup dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Pasalnya, rakyat tak bisa memilih langsung calon anggota legislatif (caleg) sebagaimana sistem pemilu proporsional terbuka. Dalam sistem pemilu proporsional tertutup, rakyat hanya dapat memilih parpol. Sementara, caleg terpilih ditunjuk oleh partai.
Untuk diketahui, dalam acara tersebut, hadir sejumlah elite partai politik selain Airlangga Hartarto seperti Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali.[]
