Republiktimes.com – Pelantikan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 21 Oktober 2024, mengawali babak baru pemerintahan 2024-2029.
Namun, belum lama setelah beberapa hari menjabat, sejumlah menteri langsung mendapat sorotan tajam akibat pernyataan dan kebijakan kontroversial yang memicu reaksi publik.
Yusril Ihza Mahendra: Perdebatan soal Pelanggaran HAM Berat
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), menuai kritik setelah menyebut tragedi 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat.
Ia mengklaim bahwa pelanggaran HAM berat hanya mencakup peristiwa seperti genosida dan ethnic cleansing, yang menurutnya terjadi pada masa kolonial atau era awal kemerdekaan.
Komentar Yusril ini memancing reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Amnesty International Indonesia. Usman Hamid, Direktur Eksekutif lembaga tersebut, menilai pernyataan Yusril menunjukkan pemahaman yang kurang tepat terhadap undang-undang HAM.
Merespons kritik tersebut, Yusril mengklarifikasi bahwa pernyataannya disalahpahami dan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meninjau kembali temuan terkait HAM, termasuk yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Natalius Pigai: Polemik Anggaran Kementerian HAM
Natalius Pigai, Menteri HAM, juga tak luput dari kontroversi. Ia mengeluhkan anggaran kementeriannya yang hanya dialokasikan sebesar Rp 64 miliar, padahal menurutnya idealnya mencapai Rp 20 triliun untuk mendukung program HAM secara efektif. Pigai menilai tanpa anggaran memadai, visi HAM Presiden Prabowo sulit direalisasikan.
Pernyataan ini memicu tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPR Andreas Hugo Pareira dari PDIP, yang menganggap permintaan Pigai kurang relevan karena anggaran 2025 telah ditetapkan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan usulan tersebut bisa dipertimbangkan selama ada perencanaan yang matang dan transparan.
Yandri Susanto: Undangan Haul Berkop Surat Kementerian
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, terjebak dalam kontroversi setelah menggunakan kop surat kementerian untuk mengundang kepala desa dalam acara haul orang tuanya.
Meskipun Yandri berdalih bahwa acara tersebut adalah kegiatan syukuran dan peringatan Hari Santri tanpa unsur politik, publik menilai langkah ini kurang etis.
Merespons polemik ini, Istana Kepresidenan mengeluarkan imbauan kepada para menteri agar lebih berhati-hati dalam menggunakan kop surat resmi kementerian.
Imbauan ini juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan mencegah munculnya potensi masalah serupa di masa mendatang.
Penegasan Pemerintah Soal Efisiensi dan Koordinasi
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi adanya arahan dari Sekretariat Kabinet agar para menteri menjaga citra pemerintah dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. “Kepercayaan publik ini sangat penting. Kami harus menjaga bersama,” ujar Budi di Istana Kepresidenan.
Dengan berbagai kontroversi yang mencuat hanya dalam hitungan hari, Kabinet Merah Putih menghadapi tantangan awal dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
Kini, publik menanti langkah konkret dari Presiden Prabowo dan para menterinya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dan memperbaiki koordinasi di internal pemerintahan.
