Republiktimes.com – Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta telah menegaskan, bahwa ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas Pembangunan Gerbang Pintu Masuk Dirjen Tenaga Kesehatan, di Jl. Hang Jebat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Penegasan tersebut sebagai bentuk respon atas surat edaran dari Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan No. KR.02.01/F.I/20265/2024 Tentang Undangan Pembahasan Teknis Pembangunan Gerbang Masuk Kantor Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, pada Rabu (4/12/2024) silam.
Masyarakat yang didampingi PBHI Jakarta, melalui Kadiv Adovokasi, Catiko Indrawan, pun menolak tegas adanya pembangunan gerbang tersebut. Pasalnya, pembangunan tersebut akan menyebabkan akses utama warga beraktifitas selama puluhan tahun harus tertutup.
“Jelas ada pelanggaran HAM. Loh itu akses satu-satunya, akses harus ditutup itu akan mengganggu aktifitas warga masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, yang di mana jalan tersebut merupakan akses utama dan satu-satunya warga beraktifitas sudah sejak puluhan yang lalu,” tegas Ciko.
Berdasarkan pantauan media, penolakan dari warga pun diluapkan dengan membuat spanduk dan poster-poster di depan kantor Dirjen Nakes Jakarta Selatan.
Hal itu pun berujung pada proses mediasi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesehatan dengan masyarakat yang terjadi pada, Kamis (12/12/2024).
Dari hasil pertemuan tersebut, warga bersama PBHI Jakarta menyampaikan tetap menolak pembangunan tersebut, karena hal serupa pernah terjadi ketika Pihak Kementerian Dirjen Nakes melakukan penggusuran terhadap kantor PKBI beberapa waktu lalu.
PBHI Jakarta pun akan membuat laporan dan pengaduan kepada Komisi IX DPR RI, Kementerian Hak Asasi Manusia, Gubernur DKI Jakarta, Komnas Ham, serta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
