Republiktimes.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Umat Islam (PUI), Raizal Arifin, menyambut positif inisiatif pendirian Sekolah Rakyat oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam upaya pemberdayaan keluarga penerima manfaat (KPM) dan anak-anak dari kelompok kurang mampu.
Namun demikian, Raizal mengingatkan bahwa tujuan Sekolah Rakyat seharusnya tidak berhenti pada penyediaan akses pendidikan dasar seperti membaca, menulis, atau pelatihan keterampilan teknis. Ia menekankan pentingnya pendekatan transformatif dalam pendidikan alternatif ini.
“Jika Sekolah Rakyat hanya berfokus pada keterampilan dasar, itu hanya solusi tambal sulam. Yang kita butuhkan adalah pendidikan yang menyentuh akar persoalan: ketidakberdayaan dalam berpikir dan berinovasi. Sekolah Rakyat harus menjadi tempat lahirnya generasi pencipta solusi, bukan sekadar penerima bantuan,” tegas Raizal.
Sebagai organisasi yang telah lebih dari satu abad bergerak dalam gerakan Islah—yakni perubahan dan perbaikan berbasis nilai-nilai Islam wasathiyah—PUI memandang pendidikan sebagai proses menghidupkan daya cipta, keimanan, adab, dan keberanian menghadapi tantangan hidup.
Raizal juga mengusulkan agar kurikulum Sekolah Rakyat mencakup pembelajaran adab Islami, penguatan iman, dan karakter wasathiyah, khususnya di wilayah dengan basis komunitas Muslim. Hal ini, menurutnya, sangat relevan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan kebutuhan membentuk generasi muda yang tangguh, beretika, dan mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakatnya.
“Indonesia Emas tidak akan terwujud dari generasi yang hanya bisa menerima. Ia lahir dari anak-anak muda yang mampu menciptakan perbaikan nyata, berlandaskan iman, ilmu, dan etos kerja. PUI siap bersinergi dalam pengembangan konten pendidikan dan penguatan komunitas Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Lebih jauh, ia berharap Presiden Prabowo dapat menjadikan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari agenda strategis dalam membangun karakter dan kemandirian keluarga miskin, terutama dalam konteks menyambut bonus demografi.
“Pendidikan alternatif ini harus diiringi dengan visi besar: mencetak inovator sosial dari kalangan bawah. Bukan hanya menekan angka kemiskinan, tapi membangun generasi yang mampu mengubah nasibnya,” tutup Raizal.
