Republiktimes.com -Kesenjangan akan akses pendidikan masih menjadi masalah besar bagi kemajuan sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah berusaha untuk mempercepat penurunan dan pengentasan kemiskinan, dan pendidikan sering menjadi faktor yang dianggap sebagai cara cemerlang untuk memutus rantai kemiskinan dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi perhatian dan sorotan publik sebagai sebuah kebijakan yang dipandang sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah terhadap masyarakat yang palin rentan ini.
Parameter keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh akses pendidikan, tetapi oleh kemampuan negara untuk mengeloa data dan mengukur dampaknya secara berkelanjutan.
Sebagai pandangan umum masyarakat, Sekolah Rakyat dipandang hanya sebagai tempat belajar gratis yang menyasar masyarakat miskin dengan bentuk sekolah berasrama. Fokusnya sering kali tertuju pada hal-hal kasat mata yang mudah diamati dan diukur seperti seberapa banyak sekolah yang dibangun dari total target (pertumbuhan fisik), jumlah atau kapasitas siswa yang dapat ditampung, serta ketersediaan fasilitas dan infrastruktur. Pandangan ini patut diapresiasi, karena ketersedian terhadap akses fisik memang penting guna mewujudkan hak atas pendidikan.
Namun, pendidikan tidak sekadar memberikan akses, sekolah yang telah berdiri dan siswa yang terdaftar hanyalah langkah awal dari perjalanan dan cita-cita panjang yang menentukan apakah kehadiran pendidikan melalui Sekolah Rakyat ini benar-benar bisa mengubah masa depan anak-anak Indonesia menjadi sumber daya unggul. Pertanyaan mendasar selanjutnya adalah bagaimana memastikan Sekolah Rakyat tidak hanya sekadar simbol kehadiran pemerintah dan negara, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Tentu pendidikan adalah proses panjang, yang hasilnya akan terasa bertahun-tahun kemudian, Oleh karena itu, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak bisa diukur hanya pada indikator jangka pendek. Dibutuhkan pandangan yang menyeluruh dan yang melihat pendidikan sebagi suatu sistem besar dan kebijakan sebagai proses pembelajaran jangka panjang berkelanjutan. Dalam hal ini, peran kemajuan teknologi dan informasi serta pengelolaan data sangat krusial, meskipun seringkali dianggap tidak penting atau kurang menjadi perhatian publik.
Lebih dari sekadar Program Sosial
Sekolah Rakyat bukanlah sekadar program sosial dari pemerintah yang sifatnya sementara, tetapi harus menjadi sebuah strategi pendidikan penting dengan dampak luas dan kegigihan dialamnya untuk mencapai nilai dan tujuan utamanya yakni mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kebijakan ini berharap dapat mempengaruhi pengembangan di berbagai bidang, mulai dari urusan sosial, tenaga kerja, pendidikan, hingga potensi manusia. Sebagai instrumen dari kebijakan publik, Sekolah Rakyat wajib dikelola dengan sebaik-baiknya, terukur, dan transparan serta menghindari gimmick atau polesan kosmetik untuk bagi pemerintah semata.
Kebijakan pendidikan nasional tentu rumit, melibatkan banyak tingkat pemerintahan dan kelompok sosial masyarakat dengan kondisi yang masing-masing berbeda di dalamnya. Tanpa kekuatan pengelolaan yang solid, kepemimpinan yang kuat, program ini bisa tidak sinergi, bahkan tumpang tindih dengan kebijakan lainnya yang punya tujuan yang mirip.
Oleh karenanya, Sekolah Rakyat harus dilihat sebagai bagian dari sistem kebijakan pendidikan nasional, bukan sesuatu yang terpisah. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaiannya harus terkait dengan kebijakan atau program pendidikan lainnya yang dikelola oleh kementerian dalam urusan pendidikan. Dalam merealisasikannya, diperlukan pendekatan sistem informasi yang dapat menjembatani beragam kepentingan dan kebutuhan data.
Dari sisi teknologi informasi, program dan kebijakan besar ini butuh rancangan sistem informasi yang kuat dan terstruktur. Data bukan sekadar catatan administratif, tetapi harus jadi dasar penting dalam pengambilan keputusan termasuk aspek penting dalam menjaga kualitasnya. Tanpa data yang dikelola dengan benar hari ini, kebijakan berisiko terhadap ketergantungan pada asumsi dan tebakan atau ilusi, bukan lagi pada bukti nyata yang bisa dipertanggungjawabkan.
Data yang Terpisah, Kebijakan yang Rentan
Bahaya besar dalam implementasi program Sekolah Rakyat yang menjadi kekhawatiran ialah pengelolaan data yang terpisah. Persoalannya adalah bahwa program ini melibatkan banyak pihak dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda, problem klasiknya adalah masing-masing lembaga punya cara mencatat dan menyimpan data sendiri-sendiri, dan sering kali tidak saling terhubung. Keadaan ini tentu adalah tantangan besar dalam mengelola informasi secara terpadu.
Data yang terpisah atau terpecah ini dapat mempengaruhi ketepatan sasaran, menjadi lebih sulit untuk memastikan siapa saja yang berhak menerima manfaat dari program ini, karena data sosial dan pendidikan yang berpotensi tidak terhubung. Akibatnya, risiko salah sasaran jadi lebih besar, kesalahan dalam memberikan bantuan ke orang yang salah atau malah melewatkan kelompok yang seharusnya dibantu, sebagai upaya mengentaskan, salah sasaran bukan cuman masalah teknis, tapi juga masalah keadilan. Potret dari masalah ini masih sering kita dengar pada Program Keluarga Harapan.
Selain itu, data yang terpisah-pisah membuat proses perkembangan siswa sulit ditelusuri dan dianalisis. Belum lagi catatan tentang riwayat pendidikan, perpindahan, hingga capaian prestasi belajar cenderung tidak terdokumentasi secara utuh. Imbasnya, kesulitan akan dihadapi ketika proses penilaian kinerja dan pencapaian termasuk seberapa efektif program tersebut terlaksana. Tanpa satu data yang lengkap, utuh, dan terpercaya, rasanya sulit untuk bisa mengukur keberhasilan program Sekolah Rakyat.
Dalam pandangan yang lebih luas, data diibaratkan seperti cermin untuk berkaca. Data membantu para penentu kebijakan melihat apa benar terlaksana dan apa yang perlu secepatnya diperbaiki agar permasalahan tidak dibiarkan berlarut. Jika data tidak lengkap dan utuh, tentunya kebijakan kehilangan ruhnya dari proses belajar dan mengevaluasi atas pelaksanaan yang telah dilaksanakan.
Dari Angka Ke Makna
Masalah krusial lainnya adalah fokus pada hasil instan dalam menilai keberhasilan kebijakan maupun program. Data siswa atau angka partisipasi maupun jumlah sebaran fisik lainnya sering dianggap penentu utama. Meski itu adalah hal yang penting dalam pendidikan, aspek-aspek itu belum cukup menggambarkan makna nyata soal manfaat pendidikan yang sebenarnya.
Pendidikan perlu waktu lama dan panjang. Hasilnya baru terasa saat siswa atau peserta didik menuntaskan pendidikan, melanjutkan jenjang pendidikan, atau kualitas hidupnya yang meningkat, -dalam kata lain kesejahteraan meningkat dan ini adalah visi besar dari program untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi, keberhasilan Sekolah Rakyat harus diukur dan terukur secara jelas atas dampak atau manfaat jangka panjang, bukan capaian di awal program atau sekedar menuntaskan janji politik sesaat.
Pengukuran dampak yang lebih menyeluruh itu bisa dilakukan dengan pendekatan berbasis data yang utuh. Indikator pentingnya adalah keberlanjutan pendidikan yang memotret tidak hanya pencapaian soal angka kognitif semata, tetapi non-kognitif menjadi unsur penting untuk memotret tingkat afektif, psikomotor, sosial, moral, fisik serta minat dan bakat, termasuk kesiapan dalam dunia kerja atau bahkan kewirausahaan, hingga mobilitas sosial profil lulusan, khususnya dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dengan data yang berorientasi jangka panjang, pemerintah akan bisa tahu seberapa besar perubahan itu berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan peserta didik.
Dari sudut pandang teknologi, pengelolaan data jangka panjang bukan suatu hal yang mustahil. Ada banyak cara dan alat yang dapat diberdayakan oleh tentunya pemerintah. Tantangan terbesarnya adalah komitmen kebijakan dan tata kelola yang baik. Tanpa itu, pesimis rasanya teknologi hanya jadi faktor potensi yang sia-sia.
Momentum Transformasi Digital Pendidikan
Lebih dari itu, Sekolah Rakyat dapat dilihat sebagai suatu kesempatan emas untuk merombak total perihal pengelolaan pendidikan. Program ini punya potensi besar sebagai model bagaimana kebijakan pendidikan disusun dan dievaluasi berdasarkan data yang utuh. Tujuannya bukan hanya memastikan program tepat sasaran dan tepat guna, tetapi juga meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan.
Sekolah Rakyat sebaiknya tidak hanya diartikan sebagai sekolah gratis tanpa biaya, itu bisa jauh dikembangkan menjadi sekolah dengan sistem informasi yang rapi, mulai dari memantau proses belajar mengajar, menilai kinerja tenaga pendidik, hingga kebutuhan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa. Cara ini membuat kebijakan lebih tanggap terhadap perubahan pada kondisi nyata.
Penyatuan dengan kebijakan pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia juga menjadi kesempatan berharga. Data pendidikan dari Sekolah Rakyat bisa menjadi gambaran tentang potensi minat bakat dan kebutuhan dari siswa peserta didik dalam kalangan kurang mampu. Informasi ini bisa jadi landasan penyusunan kebijakan di bidang pelatihan, pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Akan tetapi lagi-lagi, yang perlu dipahamkan adalah bahwa Sekolah Rakyat ini bukan bertujuan untuk membentuk stigma segregasi sosial, justru harus hadir secara inklusif dan ini adalah pondasi dan tugas yang harus dipegang oleh pemerintah.
Pendekatan berbasis sistem ini tentunya diharapkan bukan untuk menambah rumit birokrasi. Justru sebaliknya, sistem yang tepat harus bisa membantu tenaga pendidik dan manajemen sekolah dalam melaksanakan tugas kependidikan yang lebih efektif dan efisien. Dengan dukungan data yang utuh dan akurat, keputusan bisa diambil lebih tepat dan berpihak pada kepentingan utama yakni keberhasilan bagi peserta didik dan peningkatan kualitas SDM.
Belajar dari Data untuk Keberlanjutan
Pada intinya, Sekolah Rakyat menjadi bagian krusial dalam upaya untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan parah. Akan tetapi, kelangsungan program ini bergantung pada implementasi nyata dalam pengelolaannya. Kesempatan terhadap akses pendidikan adalah hal mendasar, namun pengaruh jangka panjang adalah target dan visi yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh dan terukur.
Teknologi informasi tidaklah jawaban kilat untuk mampu menuntaskan seluruh problematika pendidikan. Namun, ini adalah dasar penting bagi kebijakan yang transparan dan berfokus pada hasil dan manfaat. Kekuatan dalam penyediaan modal pada sistem serta data sama pentingnya dengan penyediaan kemampuan untuk menghadirkan fisik bangunan sekolah, ruang belajar, dan prasarana fisik pendukung lainnya.
Sekolah Rakyat intinya bukan hanya sekadar tentang menyediakan sekolah bagi mereka yang tidak punya kesempatan pada akses pendidikan, tetapi juga tentang bagaimana memastikan bahwa kebijakan dan program dijalankan memiliki kemampuan untuk belajar dan melihat data, mengevaluasi terus-menerus, dan betul-betul berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Tanpa hal itu, Sekolah Rakyat berpotensi berhenti hanya sebagai simbol itikad baik, bukan sebagai kebijakan transformatif berbasis data atau terkurung dalam makna melunasi janji politik jangka pendek semata.
Penulis:
Syifaurachman
Dosen Program Studi Sistem Informasi Universitas Pamulang serta Pegiat Teknologi dan Sistem Informasi