Yogyakarta, Republiktimes.com – Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di beberapa daerah dilaporkan oleh Kementrian Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir. Menanggapi hal ini, akademisi dan peneliti Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, Edo Segara Gustanto, menyarankan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis dan tata kelola BUMD tersebut.
“BUMD didirikan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah dan pelayanan publik. Jika merugi terus-menerus, itu tanda ada masalah serius dalam strategi bisnis dan tata kelola yang perlu dibenahi,” ujar Edo kepada media, Selasa (23/7).
Menurutnya, ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan agar BUMD kembali sehat dan berperan optimal:
Pertama, mengevaluasi kelayakan usaha dan fokus pada inti bisnis yang benar-benar dikuasai. “BUMD jangan terlalu melebar ke sektor yang tidak sesuai kompetensinya. Jika perlu, unit usaha yang merugi dihentikan agar tidak terus menjadi beban,” tegasnya.
Kedua, melakukan restrukturisasi keuangan dan efisiensi operasional. Edo menilai banyak BUMD terjebak dalam pemborosan biaya, struktur organisasi gemuk, dan beban utang yang tidak sehat. “Restrukturisasi utang dan efisiensi belanja sangat penting agar arus kas kembali positif,” katanya.
Ketiga, mengoptimalkan potensi lokal dan memperkuat sinergi dengan pelaku usaha di daerah. Menurut Edo, BUMD seharusnya unggul karena memahami kebutuhan lokal dan memiliki akses terhadap sumber daya daerah.
Keempat, membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP). “Tidak semua beban harus ditanggung sendiri. Melalui PPP, BUMD bisa mengakses modal, teknologi, dan efisiensi manajemen dari swasta,” ujarnya.
Kelima, mendorong digitalisasi layanan dan sistem. Edo menilai BUMD perlu beradaptasi dengan era digital, baik dalam layanan pelanggan, penagihan, maupun pelaporan keuangan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memperkuat pengawasan, memberikan insentif berbasis kinerja, serta menghindari intervensi politik dalam penunjukan direksi BUMD.
“BUMD yang sehat akan menjadi pilar penting dalam pembangunan daerah. Tapi kalau terus merugi dan dibiarkan, justru menjadi beban fiskal yang menggerogoti kepercayaan publik,” pungkas Edo.[]
