Yogyakarta, Republiktimes.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tujuannya cukup mulia, yakni menurunkan angka stunting dan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Namun, polemik muncul ketika wacana pembiayaan program ini melalui skema burden sharing antara pemerintah dan

Yogyakarta, Republiktimes.com – Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di beberapa daerah dilaporkan oleh Kementrian Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir. Menanggapi hal ini, akademisi dan peneliti Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, Edo Segara Gustanto, menyarankan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model

Jakarta, Republiktimes.com – Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa individu yang terlibat dalam judi online (judol) maupun kegiatan terorisme tidak diperbolehkan menerima bantuan pangan dari pemerintah. “Ses sesuai aturan, mereka yang terlibat dalam judol atau kegiatan terorisme tidak diizinkan menerima bantuan pangan,” ujar Rizal dalam

Yogyakarta, Republiktimes – Edo Segara Gustanto, akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII) menilai bahwa anggaran besar untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebaiknya dialokasikan untuk program yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini lebih relevan untuk mengatasi tantangan nasional, khususnya di bidang kesehatan

Yogyakarta, Republiktimes.com – Bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok negara berkembang BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) menjadi langkah strategis dalam memperluas pengaruh ekonomi dan diplomasi Indonesia di kancah global. Keputusan ini diharapkan dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan kerja sama perdagangan, investasi, dan pengembangan teknologi dengan negara-negara anggota

Jakarta, Republiktimes.com – Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan pembangunan nasional melalui penguatan organisasi OJK dengan melantik pimpinan baru Satuan Kerja Kantor Pusat dan Kepala OJK Daerah. “Diharapkan ini betul-betul bisa mendukung program pemerintah dan khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan Indonesia,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar

Yogyakarta, Republiktimes.com – Dalam suasana yang semakin menegangkan terkait kebijakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di tahun 2025, masyarakat dari berbagai kalangan menyerukan keadilan dalam pengelolaan pajak dan pendapatan negara. Sorotan tajam kembali diarahkan kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. “Jangan malak orang kecil, sama orang kaya letoy!” adalah salah

Yogyakarta, Republiktimes.com – Kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% menuai beragam tanggapan dari kalangan ekonom. Edo Segara Gustanto, seorang pengamat ekonomi Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, menyampaikan bahwa kebijakan ini memiliki implikasi yang luas, baik bagi perekonomian nasional maupun daya beli masyarakat. Edo menjelaskan

Republiktimes.com – Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka membiayai kebutuhan negara. Menurut data pendapatan dari pajak hingga akhir November 2024 mencapai Rp. 1.688,6 triliun atau 84,9 persen dari target APBN 2024. Capaian penerimaan ini tercatat tumbuh sebesar 3,62 persen secara tahunan. Melihat begitu

Republiktimes.com – Seperti kata Charles Darwin, “Bukanlah spesies terkuat yang bertahan hidup, bukan pula yang paling cerdas, melainkan dia yang paling mudah beradaptasi terhadap perubahan-lah yang akan sanggup bertahan”. Demikian halnya Direktorat Jenderal Pajak, agar tetap relevan dengan perubahan jaman, harus terus melakukan penyesuaian dan perubahan baik regulasi maupun sistem