Republiktimes.com – Pada Selasa (7/1/2025), Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, menyatakan berjanji akan membuka data 44.000 narapidana yang hendak diberikan amnesti. Kementerian Hukum (Kemenkum) pun sedang menanti finalisasi data dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas), selaku pihak yang bertugas melakukan asesmen terhadap narapidana. Menurut Supratman, hal ini bertujuan
Republiktimes.com – Ketua Indonesia Civilian Police Watch (ICPW), Bambang Suranto, mempertanyakan sikap dan keputusan pihak kepolisian, terkait kasus dugaan pemerasan WN Malaysia di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024, yang berlangsung di Jakarta pada 13-15 Desember 2024 lalu. Di mana hanya anak buah yang dicopot dari jabatannya buntut dari pemerasan
Republiktimes.com – Pakar Audit Investigasi Kerugian Keuangan Negara dari FEB Universitas Andalas, Hamdani, menyatakan, bahwa bukti kerugian negara dalam kasus Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) belum jelas. Kerugian negara yang disebut Kejaksaan Agung pun sifatnya masih merupakan perkiraan. “Faktanya sampai menjelang akhir persidangan terbukti, perhitungan kerugian keuangan negara PKKN yang
Republiktimes.com – Tim Penasihat Hukum Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), Ari Yusuf Amir, menemukan kesamaan atau plagiarisme hingga titik koma kesaksian kedua ahli yang dihadirkan oleh Kejaksaan Agung. Ari mencurigai, kemungkinan kesaksian ahli bukanlah asli, bukan berdasarkan pemikiran mereka, sehingga kemungkinan semata mereka bersaksi sebagai ahli atas arahan Kejaksaan Agung.
Republiktimes.com – Ahli Hukum Pidana di praperadilan dalam Kasus Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), Prof. Dr. Mudzakkir, mengungkapkan, bahwa Kejaksaan Agung melakukan audit BPKP setelah ada audit BPK RI merupakan dosa konstitusional. Hal itu disampaikannya melalui kesaksian ahli di sidang praperadilan Tom Lembong, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada
Republiktimes.com – DPC PDI-Perjuangan (PDI-P) Kota Tangerang menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 136/2024, perihal sanksi pidana bagi ASN, Kepala Desa dan TNI/Polri yang tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. “Dengan keluarnya putusan tersebut Pemilukada diharapkan berlangsung dengan jurdil, aman, nyaman dan silaturahmi sesama anak bangsa tetap
Republiktimes.com – Paguyuban Masyarakat Anti Berita (Pamsaber) Fitnah dan Hoax, menyebutkan, Tim Hukum Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno salah sasaran, jika mengajukan somasi terbuka terhadap eks Menteri Komunikasi & Informasi (Kominfo, sekarang Komdigi) Budi Arie Setiadi, atas pernyataannya soal tersangka mafia Judi Online (Judol), Zulkarnaen Apriliantoni alias Toni Tomang, yang juga
Republiktimes.com – Januariansyah Arfaizar, pengamat ekonomi tenaga kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta sekaligus Sekretaris PS2PM Yogyakarta, mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan materiil terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. MK telah memutuskan bahwa sejumlah pasal dalam UU tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, memberikan harapan
Republiktimes.com – Mahkamah Konstitusi (Mk) dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Perkara No. 168/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Materiil UU No. 6/2023, telah mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh, pada Kamis (31/10) Kemarin. Berikut poin-poin amar Putusan MK: 1. Menyatakan frasa ‘Pemerintah Pusat’ dalam Pasal 42 ayat (1) dalam pasal 81
Republiktimes.com – Kadiv Advokasi PBHI Jakarta, Catiko Indrawan, mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, terhadap oknum Panitera RP, atas dugaan tindak pidana korupsi terkait eksekusi sita uang sejumlah Rp 244,6 Miliar pada objek tanah milik PT Pertamina, di Jl. Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Catiko menjelaskan, bahwa
