Republiktimes.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar Media Talk bertajuk “Menanti Putusan Kasus Eks Kapolres Ngada: Ujian Keadilan dan Perlindungan Anak”, pada Senin (20/10/2025). Hal itu dilakukannya sebagai bentuk komitmen lembaga dalam mengawal pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, serta memastikan proses hukum berjalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan

Republiktimes.com – Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapatkan sorotan dari FIAN Indonesia. Menurut ‘organisasi masyarakat sipil yang mendorong hak atas pangan dan gizi’ tersebut, Perpres itu dinilai tidak akan menjawab persoalan permasalahan yang berjalan selama ini. Alasannya, karena dinilai tidak terbuka dan transparan

Republiktimes.com – Dalam upaya mempererat tali silaturahmi dan memperkuat koordinasi kelembagaan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan resmi ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, pada Jumat, (10/10/2025). Kegiatan tersebut turut diikuti oleh para Tenaga Ahli KPID DKI Jakarta dan sejumlah mahasiswa magang dari berbagai universitas, yang

Republiktimes.com – Delegasi Uni Eropa (EU) untuk Indonesia dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia, telah mengumumkan peluncuran resmi EU Investment Desk. Sebuah platform khusus untuk memperkuat dan mengakselerasi aliran investasi dari EU ke Indonesia. Inisiatif ini diluncurkan pada momen yang krusial, seiring dengan selesainya proses negosiasi

Republiktimes.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyampaikan keprihatinan atas pencabutan kartu liputan Istana yang dialami oleh wartawan CNN Indonesia, usai melontarkan pertanyaan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, pada Sabtu (27/9) lalu. Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan, bahwa tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan

Republiktimes.com – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta, Muhamad Ridwan Ristomoyo, menilai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), telah gagal memahami substansi hak atas rumah sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Menurut Ridwan, pemenuhan kebutuhan perumahan tidak bisa sekadar dilihat

Republiktimes.com – Ketua PW Persatuan Islam (PW Persis) Jakarta, Ustadz Sofyan Munawar, turut berkomentar terkait persoalan dugaan korupsi kouta haji 2024. PW Persis Jakarta pun mendorong aparat penegak hukum, untuk mengusut tuntas para pelaku manipulasi kuota haji. “Tidak boleh ada kekebalan hukum bagi siapa pun yang merampas hak umat, terlebih

Republiktimes.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menyampaikan, bahwa dalam rangka memperkuat arah pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, secara resmi meluncurkan hasil penyelarasan dan pengembangan kajian Blue Food Assessment (BFA), serta skor terbaru Indonesia Blue Economy Index (IBEI). Di mana kedua

Republiktimes.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah (FH), secara tegas mengungkapkan, alasan bahwa kinerja kementerian yang dinaunginya dianggap jalan di tempat. Sebab, Program 3 Juta Rumah dinilai masih belum membuahkan hasil hingga saat ini. Program 3 Juta Rumah sendiri terdiri dari pembangunan dan renovasi rumah, namun

Republiktimes.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah (FH), kembali menegaskan, bahwa komitmen Presiden Prabowo terhadap Program 3 Juta Rumah sebagai janji kepada rakyat Indonesia yang tidak dapat diubah. Oleh karenanya, FH mendesak kepada seluruh masyarakat, khususnya audiens yang hadir dalam Musda XI REI DKI Jakarta 2025,