Republiktimes.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah (FH), secara tegas mengungkapkan, alasan bahwa kinerja kementerian yang dinaunginya dianggap jalan di tempat. Sebab, Program 3 Juta Rumah dinilai masih belum membuahkan hasil hingga saat ini.
Program 3 Juta Rumah sendiri terdiri dari pembangunan dan renovasi rumah, namun hingga saat ini, masih dirasa sulit untuk mencapai target tersebut.
Dan dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (IPK), FH, mengaku sudah meminta maaf, kepada Menteri Koordinator IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait progres Kementerian PKP.
“Tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU masih nol gitu. Kita ini nampak sibuk ngurus CSR, ngurus macam-macam padahal itu bukan KPI kita,” katanya di Kemenko IPK, Jakarta, pada Rabu (13/8/2025)
Lebih lanjut, FH menyampaikan, bahwa salah satu yang menjadi key performance indicator (KPI) dari Kementerian PKP adalah renovasi rumah yang akan dilakukan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Di mana saat ini masih belum ada progres lantaran aturannya baru terbit.
Bahkan, FH mengaku pesimis, program tersebut bisa dilaksanakan dalam waktu dekat karena aturannya masih terbilang baru. Selain itu, juga belum ada petunjuk teknis dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Ya kita usahakan lah (pelaksanaan BSPS), tapi saya terus terang saja karena ini adalah anggaran yang harusnya mulai Januari bisa dieksekusi sampai sekarang belum jalan ya. Saya minta maaf tadi, saya bilang ini memang KPI inti kita belum,” jelasnya.
Terkait dengan penyediaan rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), menurut FH itu merupakan tugas dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyalurkannya, bukan tugas dari Kementerian PKP.
Ditambah lagi, anggaran untuk rumah subsidi berasal dari Kementerian Keuangan, bukan dari Kementerian PKP. Maka dari itu, harusnya FLPP tidak bisa masuk dalam KPI
“Tapera itu kan institusi di luar kita. Kok kayak dia yang dominan, kayak FLPP segala-galanya loh. FLPP itu kan di luar kita” tuturnya.
Fahri kembali menegaskan bahwa Program 3 Juta Rumah masih belum ada progres berdasarkan anggaran tahun 2025.
“Untuk tahun ini per budget kita, belum (ada progres). Itu yang saya tadi minta maaf. Untuk tahun ini belum,” ujarnya.
FH juga mengungkapkan, bahwa Menko AHY, akan mengevaluasi soal pelaksanaan APBN.
“Tadi Menko akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko,” ungkapnya.
Untuk tahun depan, kata FH, Program BSPS ditargetkan untuk 2 juta unit rumah dengan anggaran Rp 43,6 triliun dan nantinya juga akan subsidi tanah. FH juga mengusulkan agar semua tanah milik pemerintah yang bisa dibangun hunian itu bisa digunakan, contohnya pada kawasan sempadan sungai.
“Kita mundur 25-30 meter lalu dibangun rumahnya dihadapkan ke sungai, nggak boleh lagi ada saluran pembuangan ke sungai. Naik misalnya 3-5 tingkat, bersih sungainya. Tanah ada, sungai bersih, tanah murah dapat, sungainya bersih, kotanya indah. Itu hal-hal yang merupakan skema lanjutan nanti di luar yang 2 juta BSPS,” tuturnya.
