Republiktimes.com – Penyelenggara Queer Advocacy Week ASEAN akhirnya membatalkan kegiatan pertemuan Aktivis Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) se-ASEAN di Jakarta, setelah ramai mendapatkan kecaman dan penolakan. Agenda pun rencananya akan dipindah ke luar Indonesia.
“Kami menegaskan panggilan kami untuk ASEAN dan pemerintah untuk menciptakan, untuk berdialog, dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk mereka yang didiskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks mereka (SOGIESC),” ujar Penyelenggara Queer Advocacy Week ASEAN Sogie Caucus, dalam keterangannya, pada Rabu (12/7/2023).
Pembatalan agenda tersebut dilakukan setelah pihak penyelenggara memantau situasi yang kemungkinan ‘akan terjadi’ jika acara tersebut tetap dilakukan di Jakarta.
“Visi bersama kami tentang Kawasan ASEAN yang inklusif didasarkan pada keberadaan ruang aman bagi masyarakat sipil dan pemegang hak untuk belajar tentang lembaga tersebut, untuk membahas masalah yang penting bagi mereka, dan untuk secara kolektif menggunakan hak kami untuk secara bebas mengekspresikan pandangan kami tentang bagaimana ASEAN memajukan, atau tidak, hak asasi masyarakat kita,” tambahnya.
Meski batal, ASEAN Sogie Caucus menjelaskan, bahwa akan terus menyuarakan perlindungan hak asasi manusia. Mereka juga mendesak agar mekanisme HAM ASEAN bisa memantau serangan terhadap pembela hak asasi manusia.
“Kami mendesak mekanisme hak asasi manusia ASEAN untuk memantau dan menanggapi hal ini,” tutupnya.
Sebelumnya, informasi terkait agenda pertemuan aktivis LGBT se-ASEAN, yang akan digelar di Jakarta pada Juli ini, tersebar luas dan meramaikan jagad maya. Pihak kepolisian pun bergerak cepat untuk mengecek terkait kebenarannya.
Direktur Intel dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya, Kombes Hirbak Wahyu Setiawan, menyebut, hingga kini pihaknya belum menerima permohonan penyelenggaraan acara tersebut di Jakarta. Pihak kepolisian pun masih mencari kebenaran informasi yang beredar.
“Iya sampai saat ini belum ada yang mengajukan izin dan nggak ada pemberitahuan juga. Polda sedang mencari tahu juga, bener atau nggak, di Jakarta bener atau nggak,” terang Hirbak saat dihubungi wartawan, Selasa (11/7).
