Republiktimes.com – Riuh soal penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dilontarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhirnya direspon langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.
Menurut Mahfud MD, usulan tersebut tidak lah relevan. Sehingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, baik itu Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilkada, harus tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Usulan (Bawaslu) soal tertundanya Pilkada 2024 itu tidak relevan,” tegas Mahfud, di Yogyakarta, pada Sabtu (15/7/2023).
Lebih lanjut, Mahfud juga menyampaikan, apabila dalam proses persiapan Pemilu ditemukan kesulitan, atau hal hal yang menghambat dan cara penyelesaiannya dengan ditunda, maka pemilu tak akan pernah digelar.
“Kalau ada kesulitan lantas Pemilu ditunda, tidak akan pernah ada Pemilu,” ungkap Mahfud.
Oleh sebab itu lah, lanjut Mahfud, dibentuk berbagai panitia-panitia, seperti ad hoc, agar bisa mengantisipasi jikalau ada kesulitan.
“Agar tidak ada penundaan,” tambahnya.
Meski demikian, Mahfud mengaku optimis, bahwa Pemilu 2024 mendatang, diprediksi akan berjalan lebih tenang, ketimbang Pemilu 2019 sebelumnya.
“Pemilu 2024 saya perkirakan lebih tenang dibanding Pemilu 2019 lalu,” terang Mahfud.
Tentunya, prediksi Mahfud disertai dengan beragam alasan. Sebab, dalam empat bulan sebelum Pemilu 2024 digelar, belum ada gelombang gerakan bernuansa kekerasan politik, akibat perbedaan pandangan atau dukungan pada calon-calon tertentu.
“Kalau dulu (Pemilu 2019) beberapa bulan sebelum pemilu digelar gelombang kekerasan itu sudah bermunculan, tapi sekarang tidak, jadi semoga lebih tenang,” tutup Mahfud.
Sebelumnya, Bawaslu mengusulkan untuk membahas opsi tertunda Pilkada 2024, yang sudah dijadwalkan digelar pada November 2024 mendatang. Dengan alasan, waktu tersebut berdekatan dengan pelantikan presiden baru dan rawan masalah keamanan.
