Republiktimes.com – Presiden Terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memanggil dan memberikan pembekalan kepada calon menteri dan wakil menteri yang akan masuk dalam Pemerintahan mendatang. Bahkan, mereka akan mengikuti pendidikan singkat ala militer.
Analis Komunikasi Politik, Khafidlul Ulum, memberikan sejumlah catatan terhadap proses pemilihan calon menteri dan wakil menteri Prabowo, yang akan bekerja untuk lima tahun mendatang. Dengan syarat mereka tidak di-reshuffle di tengah jalan.
“Pertama, pengaruh Joko Widodo (Jokowi) dalam penentuan menteri dan wakil menteri pada pemerintahan mendatang masih sangat kuat. Prabowo tampaknya belum bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi,” ucap Ulum, dalam keterangan tertulisnya, pada Jumat (18/10/2024).
Buktinya, lanjut Ulum, terdapat sekitar 16 Menteri Jokowi yang dipanggil Prabowo untuk masuk dalam kabinetnya mendatang. Di mana jumlah itu cukup besar dan membuktikan peran Jokowi sangat besar dalam penentuan kabinet Prabowo.
Kedua, Ulum, yang juga Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia, tersebut menyampaikan, bahwa sejumlah menteri Jokowi yang bakal masuk Kabinet Prabowo merupakan tokoh yang kontroversial.
*Ada menteri yang kinerjanya buruk, karena tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, khususnya dalam perlindungan data pribadi. Beberapakali data pribadi masyarakat dibobol para hacker.”
“Ada pula menteri yang namanya jelas-jelas disebut dalam perkara korupsi. Menteri tersebut berusaha mengintervensi perkara korupsi, namun sampai sekarang posisinya tetap aman dan tidak tersentuh hukum.”
Selain itu, tambah Ulum, terdapat juga Menteri Jokowi yang mempunyai peran besar dalam Putusan MK yang akhirnya meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden, hingga terpilih sebagai Wakil Presiden, mendampingi Prabowo. Di mana menteri itu dinilai memiliki andil besar dalam kerusakan demokrasi di Indonesia.
“Menteri-menteri itu sudah dipanggil serta diberi pembekalan, dan kemungkinan besar akan kembali menjadi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, tentu, hal itu sangat memprihatinkan. Apakah di republik ini tidak ada orang lain yang layak jadi menteri?”
Kemudian, terakhir, Ulum turut mengomentari proses penunjukkan menteri dan wakil menteri Prabowo yang dinilai mencerminkan politik dagang sapi, politik yang sarat kepentingan dan bagi-bagi kekuasaan. Di mana semua partai politik dan pendukung Prabowo pada Pilpres 2024 akan mendapatkan bagian kue kekuasaan.
“Hal itu jauh dari kabinet zaken atau kabinet ahli yang pernah disampaikan politisi Partai Gerindra. Sejak awal, saya menyampaikan bahwa kabinet zaken hanya gimik politik semata. Prabowo tampaknya ingin merangkul semua pihak, sehingga pemerintahannya berjalan mulus bebas hambatan,” pungkasnya.
