Republiktimes.com – Kadiv Advokasi PBHI Jakarta, Catiko Indrawan, mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, terhadap oknum Panitera RP, atas dugaan tindak pidana korupsi terkait eksekusi sita uang sejumlah Rp 244,6 Miliar pada objek tanah milik PT Pertamina, di Jl. Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur.
Catiko menjelaskan, bahwa banyak sekali oknum mafia tanah yang dilakukan oleh penegak hukum, khususnya lembaga peradilan. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk memuluskan langkah guna menguasai lahan milik masyarakat melalui lembaga peradian.
“PBHI Jakarta berterima kasih kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Agung, atas kerja kerasnya membongkar kejahatan tindak pidana korupsi di wilayah hukum DKI Jakarta, khususnya Pengadilan Jakarta Timur,” ujar Catiko, dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Catiko, PBHI Jakarta memiliki banyak warga dampingan, yang mempunyai permasalahan yang sama, di mana tanahnya diambil secara paksa, berdasarkan putusan pengadilan yang di mana ‘diduga’ putusan tersebut dibuat berdasarkan rekayasa dan penuh kejanggalan.
Sebagai contohnya, adalah kasus warga dampingan PBHI Jakarta yaitu warga Cipinang Besar Selatan, menjadi korban perampasan tanah oleh oknum mafia tanah berdasarkan putusan PK No. 151/PK/PDT/2019.
“Dalam hal ini, warga tidak pernah menjadi para pihak yang bersengketa akan tetapi PN Jakarta Timur mengeluarkan surat koordinasi tertanggal 29 Agustus 2024, dengan tujuan mengeksekusi tanah milik warga secara paksa seluas +4.000 M²,” ujar Catiko.
Namun, setelah PBHI Jakarta mengkonfirmasi melalui surat yang dikirimkan pada tanggal 29 September 2024, tidak ada balasan surat dari pihak Pengadilan Jakarta Timur, perihal akan dilakukannya proses Eksekusi terhadap warga Cipinang Besar Selatan.
“Atas masalah ini, kami akan membuat Posko Pengaduan terhadap masyarakat yang di mana tanahnya dirampas secara sewenang-wenang oleh Oknum Mafia Tanah, khususnya warga Jakarta,” pungkasnya.
