Yogyakarta, Republiktimes.com – Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun 2024 menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait keputusan pemerintah untuk melaksanakan upacara kemerdekaan di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Keputusan ini tampak sebagai paksaan dari pemerintah meskipun pembangunan IKN, sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo sebelum bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada 16 Juli 2024, baru mencapai 15%. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu 15-20 tahun untuk diselesaikan dan memerlukan dukungan investor.
Presiden Jokowi menekankan bahwa proyek besar seperti pembangunan IKN tidak dapat diselesaikan dalam waktu 2-3 tahun. Pembangunan ini membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang matang serta dukungan finansial yang besar, yang sebagian diharapkan datang dari para investor.
Kritik dari Peneliti PS2PM terhadap Kondisi Negara
Januariansyah Arfaizar, peneliti dari Pusat Studi Siyasah dan Pemberdayaan Masyarakat (PS2PM) Yogyakarta, mengkritik kondisi negara yang dianggapnya tidak dalam keadaan baik. Menurutnya, dalam peringatan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024, sebaiknya rakyat Indonesia memasang bendera setengah tiang sebagai bentuk keprihatinan. Ia menyarankan agar pemerintah fokus pada pembangunan IKN hingga benar-benar dapat digunakan, bukan pada seremonial yang memaksakan pelaksanaan upacara di lokasi yang belum siap.
Januariansyah Arfaizar, yang biasa dipanggil Rian, juga mengkritik keputusan pemerintah yang tetap melaksanakan upacara kemerdekaan di IKN baru. Menurutnya, keputusan ini hanya akan menambah beban anggaran. Ia menyebutkan bahwa upacara bisa tetap dilaksanakan di Jakarta untuk mengurangi biaya transportasi dan sewa 1000 unit Alphard yang sempat menjadi polemik dan mendapat kritik dari berbagai pihak.
Tanggapan Moeldoko Mengenai Pengadaan Kendaraan untuk Perayaan
Tanggapan dari Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, terkait pengadaan kendaraan dalam jumlah besar untuk perayaan Hari Kemerdekaan menimbulkan beberapa kritik. Moeldoko menyatakan bahwa tidak ada pengeluaran yang dianggap mahal untuk perayaan ini karena dianggap sebagai hari penting bagi bangsa. Namun, pernyataan ini bisa dianggap subjektif karena apa yang tidak mahal bagi pemerintah mungkin berbeda dengan pandangan masyarakat umum, terutama yang mengalami kesulitan ekonomi. Meskipun Moeldoko menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara harus dikontrol dengan ketat, diperlukan bukti konkret tentang bagaimana kontrol tersebut diterapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, Rian juga mengkritik terkait prioritas pengeluaran pemerintah. Pengeluaran besar untuk sewa mobil dan booking hotel bisa dianggap pemborosan jika tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat luas. Hal ini dapat memicu persepsi negatif di kalangan masyarakat jika dianggap bahwa pemerintah lebih mementingkan perayaan seremonial dibandingkan dengan kebutuhan mendesak lainnya seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial. Oleh karena itu, Moeldoko seharusnya memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai persiapan dan pengeluaran besar tersebut agar publik dapat memahami alasan di balik keputusan tersebut dan merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
Belum lagi ditambah polemik pelepasan jilbab bagi petugas PASKIBRAKA di IKN yang banyak mendapat kecaman. Hal ini terlihat dari foto Presiden Joko Widodo bersama anggota Paskibraka 2024 seusai upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa 13 Agustus 2024. Isu ini menambah daftar panjang kontroversi yang mewarnai peringatan kemerdekaan tahun ini.
“Secara keseluruhan, peringatan kemerdekaan RI tahun 2024 ini menjadi topik perdebatan yang mempertanyakan keputusan pemerintah dan prioritas anggaran yang dipilih. Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ungkap Rian.[]
