Jakarta, Republiktimes.com – Rencana pemerintah untuk menyewa 1000 unit Toyota Alphard dalam rangka upacara peresmian Ibu Kota Negara (IKN) menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya dari pengamat ekonomi Pusat Kajian Analisis Ekonomi Nusantara, Edo Segara Gustanto. Edo menyuarakan kekhawatirannya terhadap penggunaan anggaran negara yang dinilai tidak bijaksana.
Dalam pernyataannya kepada media, Edo Segara Gustanto menyoroti bahwa penyewaan kendaraan mewah seperti Alphard dapat menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat.
“Dalam situasi ekonomi yang sedang tidak baik, pengeluaran sebesar ini untuk acara seremonial terasa kurang tepat. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edo menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan rinci mengenai alasan pemilihan kendaraan mewah tersebut dan apakah ada alternatif yang lebih ekonomis.
Sudah dibayar Uang Muka 50 Persen
“Kami dan Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) telah menandatangani nota kesepahaman untuk pengadaan 1.000 unit mobil yang akan digunakan dalam perayaan Hari Kemerdekaan,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur, Damun Kiswanto, kepada media pada Selasa (6/8). Dalam pernyataannya, Kiswanto menjelaskan bahwa pihak Kemensetneg telah membayar uang muka sebesar 50 persen dari nilai kontrak sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.
Menanggapi pengadaan kendaraan dalam jumlah besar ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa tidak ada pengeluaran yang dianggap mahal untuk perayaan Hari Kemerdekaan. “Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan, menurut saya, enggak ada yang mahal. Karena itu adalah hari kita,” ujar Moeldoko saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (6/8). Meskipun demikian, Moeldoko menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara tetap harus berada dalam kontrol yang ketat untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran.
Lebih lanjut, Moeldoko menjelaskan bahwa biaya sewa mobil dan booking hotel yang cukup mahal memang merupakan bagian dari persiapan acara besar seperti perayaan HUT RI. Ia menambahkan bahwa momen perayaan Hari Kemerdekaan merupakan acara khusus yang memerlukan persiapan matang dan pengeluaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, menurut Moeldoko, anggaran besar yang dikeluarkan untuk acara ini adalah bagian dari upaya untuk merayakan momen bersejarah tersebut dengan meriah dan bermartabat.
Tanggapan Pemerintah Melalui Mensetneg
Kritik ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa penghematan anggaran seharusnya menjadi prioritas. Menanggapi kritik tersebut, Pratikno, Menteri Sekretariat Negara, memberikan pernyataan resmi.
“Oh iya, itu kan pasar lokal, bukan kita, dan kita besok tidak akan menggunakan itu. Kita akan menggunakan bus,” kata Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8). Pratikno menjelaskan bahwa pelaksanaan HUT RI di IKN menghadapi banyak kendala, terutama terkait akses transportasi dari Balikpapan ke IKN.
“Tol belum sepenuhnya jadi. Bandara di IKN juga belum siap. Pembangunan tol dan bandara ini diperkirakan selesai pada akhir Agustus atau awal September. Jadi, untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN, kita masih menghadapi kendala terkait prasarana transportasi,” ucapnya.
Rencana peresmian IKN yang melibatkan penyewaan 1000 unit Alphard direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Masyarakat kini menantikan bagaimana Pemerintah akan merespons kritik yang disampaikan, serta apakah akan ada perubahan dalam rencana tersebut.[]
