Republiktimes.com – Pengamat Politik FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, menyatakan, bahwa peristiwa demo ribuan Rakyat Pati menuntut pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, merupakan peringatan bagi elit negara untuk tidak menentang kehendak rakyat. Peringatan ini berlaku bagi seluruh elit aparatur negara dan tidak hanya daerah.
“Apa yang terjadi di Pati merupakan bentuk nyata dari nasib yang akan diterima elit politik yang sudah berkuasa apabila menentang kehendak rakyat. Hal ini membuktikan bahwa elit tidak bisa sewenang-wenang melanggar janjinya kepada rakyat,” ujar Insan, dalam keterangan tertulisnya, pada Kamis (14/8/2025).
Lebih lanjut, Insan menilai, bahwa Bupati Pati, Sudewo, telah melanggar janjinya kepada rakyat setelah menerima mandat kekuasaan dari rakyat. Di mana kenaikan pajak dan retribusi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pati merupakan gagasan yang ditolaknya ketika kampanye.
“Bupati Pati, Sudewo, telah melanggar janji kampanyenya sendiri dengan menaikkan pajak PBB 250%. Padahal ketika kampanye, ia dengan tegas menolak cara menaikkan PAD dengan menaikkan pajak dan retribusi karena membebani rakyat. Ini jelas pelanggaran penguasa setelah menerima mandat kekuasaan dari rakyat,” lanjut Insan.
Dalam statementnya, Insan melanjutkan, bahwa peringatan ini tidak hanya berlaku bagi aparatur negara di daerah-daerah di Indonesia. Namun, peringatan ini juga berlaku kepada aparatur negara lainnya, bahwa suara rakyat adalah sumber mandat kekuasaan yang mereka miliki.
“Kita dapat melihat bahwa masyarakat semakin sadar akan posisinya sebagai pemberi mandat kekuasaan. Apa yang terjadi di Pati ini merupakan peringatan bagi pejabat pemerintah pusat apabila mereka memberlakukan kebijakan yang menentang dan menyengsarakan masyarakat.”
“Dalam demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi, Vox Dei).”
