YOGYAKARTA — Pengamat Ekonomi dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), Edo Segara Gustanto, menilai bahwa bencana banjir yang kembali melanda beberapa wilayah di Sumatera bukan semata fenomena alam, tetapi juga merupakan bentuk kelalaian Pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Menurut Edo, bencana yang berulang tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif, pembukaan lahan yang tidak terkendali, serta minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
“Banjir yang terjadi bukan hanya soal curah hujan tinggi. Ini tentang tata kelola lingkungan yang tidak dijaga dengan baik. Jika ekosistem rusak, maka masyarakat selalu menjadi korban utama,” ungkap Edo kepada media (3/12/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penggunaan lahan dan praktik perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan bencana. Edo meminta pemerintah daerah dan pusat untuk bertindak lebih serius dalam menyusun kebijakan mitigasi lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan.
“Pemerintah harus hadir secara nyata, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi. Pengawasan hulu, restorasi lingkungan, dan pembatasan izin eksploitasi hutan harus menjadi prioritas,” tambahnya.
PKAEN mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi sipil, akademisi, serta pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga alam sebagai langkah jangka panjang mencegah bencana serupa. Edo menegaskan bahwa tanpa perubahan kebijakan dan perbaikan tata kelola lingkungan, Sumatera dan banyak daerah lain di Indonesia akan terus dihantui bencana ekologis.[]
