Republiktimes.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan ambang batas DPR atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 4% harus diubah sebelum pelaksanaan Pemilu 2029, terus mendapatkan sorotan.
Mulai dari pro dan kontra, hingga opsi maupun ketentuan, yang mulai direkomendasikan oleh beberapa pihak tertentu. Seperti yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
PSI sendiri telah mengapresiasi putusan dari MK tersebut. Bahkan, Grace Natalie, selaku Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, mengusulkan opsi Fraksi Threshold, sebagai pengganti Parliamentary Threshold.
Sebelumnya, Grace sendiri dengan tegas membantah, bahwa PSI bukan lah penggugat syarat ambang batas DPR yang baru-baru ini diputuskan MK. Lantaran, dengan adanya putusan MK tersebut banyak pihak menilai akan menguntungkan PSI.
“Yang mengajukan tuntutan kan Perludem. Dan memang upaya ini konsisten dilakukan sudah lama, bukan baru-baru ini,” tegas Grace saat dikonfirmasi, pada Jumat (1/3/2024).
Meski demikian, Grace mengamini, bahwa langkah yang diinisiasi oleh Perludem sudah sangat tepat. Lantaran, jumlah suara dari partai politik yang tidak lolos parlemen sangat signifikan apabila digabungkan, sehingga tidak ada lagi suara rakyat yang terbuang imbas aturan tersebut.
“Kami mengapresiasi putusan tersebut dan upaya dari teman-teman Perludem agar tidak ada suara rakyat yang terbuang. Suara partai-partai nonparlemen kalau digabung sangat signifikan mencapai 9,79%,” tambah Grace.
Grace pun memberikan opsi, bahwa syarat Fraksi Threshold dinilai lebih baik ketimbang Parliamentary Threshold sendiri.
“Daripada Parliamentary Threshold lebih baik dibuat Fraksi Threshold. Yaitu kebutuhan suara minimum untuk membentuk 1 fraksi sendiri.”
“Jadi suara rakyat tidak terbuang. Namun untuk partai-partai yang suaranya tidak mencapai persentase tertentu, digabungkan dalam 1 fraksi.”