Republiktimes.com – Target pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% pada Tahun 2029 dinilai tidak ambisius, dan terlalu mudah dicapai karena didasarkan pada standar kemiskinan yang sangat rendah.
Kritik tajam itu disampaikan oleh Peneliti Next Policy, Shofie Azzahrah, yang menilai kebijakan tersebut lebih merupakan strategi politik pencitraan, dibanding komitmen nyata menanggulangi kemiskinan secara struktural.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, bahwa angka kemiskinan ekstrem Indonesia pada Maret 2025 sebesar 0,85%, setara 2,38 juta jiwa, menurun dari 1,26% (3,56 juta jiwa) pada Maret 2024. Penurunan ini terjadi seiring dengan perubahan standar garis kemiskinan ekstrem dari US$ 1,90 PPP menjadi US$ 2,15 PPP per kapita/hari, yang dinilai bahwa standar tersebut masih tergolong sangat rendah.
“Jika pemerintah menggunakan garis kemiskinan ekstrem sebesar US$ 2,15 PPP, maka target nol persen bisa dicapai bahkan sebelum 2029. Artinya, target itu bukanlah prestasi luar biasa, tapi hanya buah dari manipulasi indikator,” ujar Shofie, dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (29/07/2025).
Selain itu, angka kemiskinan ekstrem diklaim terus menurun dalam 5 tahun terakhir. Sejak 2020, angka kemiskinan ekstrem turun secara konsisten dari 2,25% (2020), 2,14% (2021), 1,52% (2022), 1,12% (2023) dan 0,83% (2024). Namun, Shofie menekankan, bahwa capaian tersebut sangat bergantung pada standar yang digunakan.
Dalam perhitungan Next Policy, jika menggunakan standar Bank Dunia terbaru sebesar US$ 3,00 PPP per kapita/hari, maka angka kemiskinan ekstrem Indonesia per Maret 2024 justru mencapai 8,55%, jauh di atas angka resmi pemerintah.
“Garis US$ 2,15 PPP itu sudah tidak lagi relevan. Indonesia sudah naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Kita membutuhkan ukuran kemiskinan yang lebih progresif, agar intervensi kebijakan benar-benar menjangkau kelompok miskin yang nyata, bukan yang disederhanakan oleh angka,” jelasnya.
Shofie menyebut, target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2029 adalah bentuk “target gagah yang kosong”, karena dirancang agar mudah dicapai, bukan untuk benar-benar menyelesaikan akar kemiskinan.
“Pemerintah menciptakan target yang terlihat heroik, tetapi pada dasarnya hanya mengandalkan standar minimal. Ini manipulatif secara politik,” tegas Shofie.
Lebih lanjut, ia menilai, bahwa penggunaan indikator sempit ini bisa menciptakan ilusi keberhasilan sambil mengabaikan realitas puluhan juta rakyat miskin yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan ekstrem. Menurutnya, kebijakan pengentasan kemiskinan seharusnya mendorong reformasi struktural dan distribusi kesejahteraan yang lebih adil.
“Jika kita benar-benar ingin menghapus kemiskinan ekstrem, maka target nol persen harus didasarkan pada garis US$ 3,00 PPP per kapita/hari, bukan yang lebih rendah,” katanya.
Dengan standar yang lebih tinggi tersebut, Shofie menilai, bahwa strategi pertumbuhan ekonomi juga akan terdorong untuk lebih inklusif dan berpihak pada rakyat bawah.
“Kita hanya bisa memberi apresiasi pada target nol persen jika didasarkan pada ukuran yang realistis dan bermakna,” pungkasnya.
